Selasa, 13 Maret 2012

Kebijakan Publik : Naiknya BBM Bukan Kehendak Masyarakat


Kebijakan publik adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berupa aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk “kepentingan orang banyak” (publik/masyarakat). Kebijakan publik sering dan selalu dikaitkan dengan ilmu politik, karena dalam sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah terdapat kepentingan dari beberapa pihak dan golongan yang mengatasnamakan rakyat. Satu contoh yaitu untuk dukungan publik dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh partai politik. Ketika sebuah kebijakan dikeluarkan dan rakyat banyak yang menyetujui maka akan terlihat partai mana yang mendominasi dalam penentuan dan pemutusan kebijakan tersebut. Lalu suara rakyat akan menentukan dalam proses pemilihan umum yang akan datang.
Kebijakan publik tidak akan pernah menemukan titik Keadilan yang sebenarnya untuk semua pihak, artinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah pasti akan ada pro dan kontra karena tidak semua pihak setuju akan kebijakan tersebut. Disinilah peran pemerintah untuk menentukan kebijakan yang sekiranya dapat membuat publik merasa bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakatnya terpenuhi.
Satu hal yang membuat kebijakan publik tidak pernah adil untuk semua pihak adalah karena kebijakan publik diambil atau dibuat oleh kebijakan dari atas ke bawah, artinya bahwa kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk rakyatnya. Secara kasarnya, pemerintah memaksa rakyatnya mengikuti kebijakan yang dibuat. Tetapi dalam hal ini muncullah pertanyaan, apakah rakyat menghendaki kebijakan tersebut?
Satu contoh dari pertanyaan tersebut adalah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang baru-baru ini di perbincangkan oleh semua orang, yaitu dinaiknya harga BBM.
Ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan tersebut, apa masyarakat tahu, apa masyarakat menginginkan hal tersebut. Banyak masyarakat tidak menghendakinya karena beberapa faktor. Bedahalnya ketika masyarakatlah yang menghendaki suatu aturan atau kebijakan, tentunya hal tersebut akan mudah untuk dijalankan karena memang itulah keinginan dan kehendak dari masyarakat itu sendiri. Karena pada hakikatnya pun kebijakan yang baik adalah kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat sendiri.
Memang dalam contoh kasus tentang kebijakan publik diatas, yang dilakukan pemerintah untuk menaikan harga BBM tidak terlalu buruk bahkan untuk sebagian orang hal tersebut memang rasional dengan keadaan harga minyak bumi global yang mengalami kenaikan. Serta kelangkaan minyak bumi yang semakin menipis sedangkan kebutuhan manusia tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah terpenuhi, karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah merasa puas. Namun kembali lagi, hal tersebut bukanlah kehendak yang muncul dari masyarakat sendiri.
Jadi dalam hal kebijakan publik ini, yang seharusnya dilakukan sebelum membuat isu sebaiknya diadakan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat melalui berbagai cara. Yang membahas atau mensosialisasikan keadaan yang memang harus segera dituntaskan barulah merumuskan kebijakan tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar